PostNusantara- click( yogyakarta) Kondisi kebebasan pers di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang selama ini dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota yang menjunjung tinggi toleransi, kini tengah berada dalam sorotan tajam dan keprihatinan mendalam. Sejumlah wartawan yang bertugas di lapangan mengaku merasa tidak nyaman dan tidak aman dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.
Pasalnya, muncul dugaan adanya sekelompok orang yang dengan sengaja membekingi instansi-instansi pemerintah. Kelompok tersebut diduga kuat berupaya menghalang-halangi kerja jurnalistik, mengintimidasi, dan bahkan membenturkan wartawan dengan kelompok preman di lapangan.
Dugaan praktik tidak sehat yang mencederai demokrasi dan kemerdekaan pers ini pun akhirnya memicu kemarahan dan kecaman keras dari kalangan senior wartawan di DIY.
Pola Lama: Wartawan Dibenturkan dengan Preman, Diduga Preman Bayaran
Modus yang digunakan pun terbilang klasik namun sangat berbahaya bagi iklim demokrasi. Saat wartawan hendak melakukan konfirmasi, investigasi, atau peliputan terkait dugaan penyimpangan di salah satu instansi pemerintah, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang mengaku sebagai ormas, LSM, atau kelompok masyarakat yang membela instansi tersebut.
Kelompok tersebut kemudian melakukan intimidasi, persekusi, hingga adu mulut dan adu fisik. Wartawan yang sejatinya sedang menjalankan tugas yang dilindungi Undang-Undang, justru dibenturkan langsung dengan kelompok preman yang diduga kuat sebagai preman bayaran.
> “Ini pola lama Bos, tapi sangat jahat. Wartawan mau konfirmasi ke instansi pemerintah soal anggaran, soal pelayanan publik, eh yang muncul malah kelompok preman yang membekingi. Wartawan dibenturkan dengan preman. Kita menduga kuat ini preman bayaran yang sengaja dipelihara untuk menakuti-nakuti wartawan agar tidak berani menulis,” ungkap salah satu wartawan senior di Yogyakarta yang enggan disebutkan namanya demi keamanan, Sabtu (17/10/2026).
Praktik pembekingan instansi pemerintah oleh kelompok preman ini jelas-jelas merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Instansi pemerintah yang seharusnya terbuka terhadap kritik dan transparan terhadap publik, justru diduga berlindung di balik kekuatan premanisme.
Kecaman Keras Senior Wartawan: Ini Ancaman Serius Bagi Demokrasi!
Menanggapi situasi yang semakin tidak kondusif ini, salah satu senior wartawan yang sangat dihormati di DIY akhirnya angkat bicara dan mengecam keras aksi kelompok preman tersebut.
Menurutnya, apa yang terjadi di DIY saat ini adalah ancaman serius bagi kemerdekaan pers yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
> “Saya sangat mengecam keras aksi kelompok preman yang membekingi instansi pemerintah dan mengintimidasi wartawan. Ini tidak bisa dibiarkan! Wartawan itu bekerja dilindungi Undang-Undang Pers. Tugas wartawan itu mulia, sebagai pilar keempat demokrasi, sebagai kontrol sosial. Kalau wartawan dibenturkan dengan preman, itu sama saja membunuh demokrasi di DIY. Yogyakarta itu kota budaya, bukan kota preman!” tegas senior wartawan tersebut dengan nada geram.
Ia menambahkan, wartawan dalam menjalankan tugasnya memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Tidak boleh ada satu pun pihak, apalagi kelompok preman bayaran, yang boleh menghalang-halangi kerja jurnalistik.
Dewan Pers Diminta Ambil Sikap Tegas, Jangan Diam!
Atas kondisi yang semakin meresahkan ini, kalangan wartawan di DIY berharap agar Dewan Pers sebagai lembaga independen yang menjaga kemerdekaan pers, bisa segera mengambil sikap tegas.
Dewan Pers diminta untuk tidak tinggal diam melihat wartawan-wartawannya di daerah diintimidasi. Dewan Pers diminta untuk turun langsung ke DIY, melakukan investigasi, dan memberikan perlindungan serta jaminan keamanan bagi wartawan yang sedang menjalankan tugas.
> “Kami berharap Dewan Pers bisa ambil sikap tegas. Jangan biarkan wartawan di DIY bekerja dalam ketakutan. Kalau Dewan Pers diam, maka premanisme akan semakin merajalela dan kebebasan pers di DIY akan mati. Kami minta Dewan Pers bersuara keras, panggil instansi-instansi pemerintah yang diduga memelihara preman tersebut,” pintanya.
Selain Dewan Pers, Polda DIY dan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) juga diminta untuk bertindak. Premanisme yang mengatasnamakan pembekingan instansi pemerintah harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Warta Otonomi masih terus mengumpulkan data dan bukti-bukti terkait kelompok yang diduga menjadi beking instansi pemerintah tersebut. Redaksi berkomitmen untuk terus mengawal isu kebebasan pers di DIY, karena tanpa pers yang bebas, tidak akan ada kontrol sosial dan tidak akan ada pemerintahan yang bersih.
Kebebasan pers adalah harga mati. Jika pers dibungkam, maka kejahatan akan merajalela.
(Redaksi)
