PostNusantara- Click// Bukan sekadar perubahan kata. Gelar baru Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 2015 membawa sejumlah perubahan penting dalam tradisi penamaan raja Yogyakarta—dari “Buwono” menjadi “Bawono”, dari “kaping sedasa” menjadi “kasepuluh”, hingga hilangnya gelar “Khalifatullah”.
Pada 30 April 2015, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabda Raja yang mengubah gelar yang disandangnya.
Gelar yang kemudian digunakan adalah:
“Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senapati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng, Langgeng Ing Tata Panatagama.”
Jika dibandingkan dengan gelar sebelumnya, perubahan itu cukup besar.
Sebelumnya, rangkaian gelar Sultan memuat frasa “Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat.”
Ada beberapa perubahan utama.
Pertama, “Buwono” menjadi “Bawono”.
Menurut penjelasan Sri Sultan, Buwono dimaknai sebagai jagad kecil, sedangkan Bawono menunjuk pada jagad besar. Dalam penjelasannya, perubahan tersebut berkaitan dengan cakupan dari daerah menuju lingkup yang lebih luas.
Kedua, “kaping sedasa” menjadi “kasepuluh”.
Sri Sultan menjelaskan bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan urutan atau kedudukan sebagai Sultan yang kesepuluh.
Ketiga, dan yang paling banyak menjadi perhatian publik, adalah hilangnya gelar “Khalifatullah”.
Padahal, gelar tersebut telah menjadi bagian dari rangkaian gelar Sultan Yogyakarta sejak era Sri Sultan Hamengku Buwono I. Dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta, istilah tersebut memiliki makna penting karena menempatkan Sultan bukan hanya sebagai penguasa pemerintahan, tetapi juga memiliki dimensi kepemimpinan keagamaan.
Sebagai gantinya muncul frasa “Langgeng Ing Tata Panatagama”, yang oleh Sri Sultan dijelaskan berkaitan dengan keberlanjutan tatanan agama Allah di dunia. Sri Sultan sendiri menegaskan bahwa penjelasan tersebut sebatas pemaknaan yang ia sampaikan dan tidak ingin menambahkan tafsir di luar apa yang diyakininya sebagai dawuh.
Perubahan itu tidak berdiri sendiri.
Dalam Sabda Raja 2015 juga terdapat perubahan terkait narasi hubungan pendiri Mataram, serta penyempurnaan pusaka keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.
Sri Sultan menjelaskan bahwa perubahan gelar tersebut merupakan dawuh, atau perintah yang menurut beliau diterima dari Tuhan melalui leluhur Mataram. Karena itu, ia memandangnya sebagai sesuatu yang harus dijalankan.
Namun, perubahan tersebut pada 2015 juga memunculkan perdebatan.
Sejumlah pengamat sejarah dan budaya menyoroti hilangnya istilah Khalifatullah, mengingat gelar itu telah melekat pada para Sultan sebelumnya. Sejarawan UGM Sri Margana, misalnya, menjelaskan kepada detikcom bahwa istilah tersebut secara historis menggambarkan kedudukan Sultan sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus memiliki dimensi kepemimpinan agama.
Di sinilah perubahan gelar Sri Sultan HB X menjadi menarik untuk dibaca.
Satu rangkaian gelar ternyata dapat menyimpan sejarah yang panjang: tentang Mataram, kekuasaan, agama, identitas budaya, dan cara sebuah kerajaan memaknai kedudukannya di tengah perubahan zaman.
Bagi sebagian orang, perubahan itu dapat dilihat sebagai bagian dari pembaruan tradisi.
Bagi pihak lain, perubahan tersebut menyentuh simbol-simbol yang selama berabad-abad melekat pada institusi Kesultanan Yogyakarta.
Yang pasti, sejak Sabda Raja 2015, gelar Sri Sultan HB X tidak lagi sama dengan rangkaian gelar para Sultan sebelumnya.
Dan di balik perubahan beberapa kata itu tersimpan pertanyaan sejarah yang jauh lebih besar:
Bagaimana sebuah tradisi kerajaan berusia ratusan tahun mempertahankan identitasnya sekaligus menyesuaikan diri dengan zaman?
Itulah sebabnya gelar seorang Sultan bukan sekadar nama panjang.
Di dalamnya terdapat sejarah, simbol kekuasaan, identitas Mataram, serta cara sebuah institusi budaya memahami dirinya
Humas kraton Yogyakarta
