PostNusantara- Click ( Jawa Timur ) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang kembali menjadi sorotan.
Bukan hanya soal pergantian kepemimpinan dan masa depan organisasi, tetapi juga muncul dugaan praktik politik uang atau suap dalam proses penentuan Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA.
Komisi Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama, atau KPK NU, melalui ketuanya Muhammad Sholihin, menyatakan telah menerima laporan dan mengumpulkan sejumlah bukti yang mereka klaim berkaitan dengan dugaan pemberian suap kepada unsur PWNU dan PCNU.
Menurut keterangan KPK NU, dugaan tersebut berkaitan dengan upaya memengaruhi dukungan dalam proses pemilihan atau penentuan calon AHWA. Bahkan, mereka menyebut dugaan transaksi telah dilakukan sebelum Muktamar berlangsung.
Namun, penting untuk digarisbawahi: ini masih berupa dugaan dan klaim dari KPK NU, bukan putusan hukum yang menyatakan telah terjadi tindak pidana.
Karena itu, publik tentu berharap seluruh bukti yang diklaim telah dikumpulkan dapat dibuka dan diverifikasi secara transparan.
Jika benar terjadi jual beli suara, persoalannya bukan sekadar perebutan kepentingan dalam sebuah forum organisasi.
Ini menyangkut integritas, amanah, dan marwah sebuah organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa.
Sebaliknya, jika tuduhan tersebut tidak terbukti, maka semua pihak juga harus menghormati nama baik mereka yang dituduh dan tidak menjadikan isu dugaan sebagai vonis.
Muktamar seharusnya menjadi ruang musyawarah, bukan arena transaksi kepentingan.
Kini pertanyaannya sederhana:
Apakah bukti yang diklaim KPK NU benar-benar dapat diverifikasi? Siapa yang terlibat? Dan apakah dugaan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi maupun jalur hukum yang berlaku?
Publik berhak mendapatkan kejelasan.
Bukan sekadar isu, bukan sekadar tuduhan, tetapi fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
